Pelantikan Rektor Universitas Sahid Jakarta – Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom

IMG_4033
Jakarta, 1 Agustus 2019 – Universitas Sahid Jakarta menyelenggarakan acara Pelantikan Rektor Universitas Sahid Jakarta – Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom. Acara diselenggarakan di auditorium lantai 8 USAHID Jl. Prof. Supomo, SH no. 84 Tebet Jakarta Selatan, pada Kamis 1 Agustus 2019 yang dihadiri oleh Deputi 7 BIN Sri Nugroho, SH, MH, Pendiri Yayasan Sahid Jaya Ibu Hj. Juliah Sukamdani, Ketua Pembina Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan, dan Sosial Sahid Jaya Ibu Dra. Hj. Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani, CHA, Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya Prof. Dr. H. Nugroho B. Sukamdani, MBA, BET, dan anggota Pembina, Pengawas, Direktur Eksekutif dan Deputi Direktur Eksekutif Yayasan Sahid Jaya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh akademisi dari berbagai institusi.

Pelantikan Rektor ke-12 Universitas Sahid Jakarta Masa Jabatan 2019-2023 Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom oleh Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya Prof. Dr. H. Nugroho B. Sukamdani, MBA, BET. Kegiatan dilanjutkan dengan Penyerahan dengan pembacaan dan penandatangan naskah serah terima jabatan. Kegiatan selanjutnya adalah Sambutan Ketua Pembina Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan, dan Sosial Sahid Jaya Ibu Dra. Hj. Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani, CHA.

Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom memperoleh gelar insinyur Teknik Statistika tahun 1988 di Institut Pertanian Bogor. Pada tahun 1999 kuliah Pascasarjana di Teknik Informatika STIIBI Jakarta (Cumlaude) dan memperoleh gelar Doktor dibidang Sistem Manajemen Lingkungan tahun 2004 dari Institut Pertanian Bogor (Cumlaude).

Mulai meniti karir akademisnya di Fakultas Teknik sebagai Sekretaris Fakultas Non Gelar USAHID tahun 1988 – 1989, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) USAHID tahun 2013.
Tahun 2016 diangkat menjadi Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta dan jabatan fungsional akademis Guru Besar/Profesor di bidang Teknik Lingkungan, diperoleh pada tahun 2015 dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, dan pada tahun 2019 diangkat menjadi Rektor Universitas Sahid Jakarta dengan Masa Jabatan

Sebagai praktisi, pada tahun 2006 – 2008 Prof. Kholil diangkat menjadi Staf ahli Komisi VI FPKS DPR – RI, tahun 2010 menjadi Direktur Eksekutif PT. Khoprindo Prada Dinamika, lalu menjadi Sekretaris Majlis Pakar CPR-I (Center for Policy Reform-Indonesia pada tahun 2010 – 2013, Direktur PT. Pandawa Sahid tahun 2013, menjadi Ketua Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD) pada tahun 2008 – 2014, sebagai Direktur Eksekutif Research Centre for System and Development (RCSD) pada 2008 – 2013, sejak tahun 2013 menjabat sebagai Vice Director Center for System dan Pembina Center For Social Studies and Sustainable Development (CS3D), tahun 2012 diangkat menjadi Komisaris Utama PT. Hijau Sejahtera Indonesia kemudian tahun 2016 menjadi Ketua Skema Lembaga Sertifikasi Profesi FIT.

Prestasi yang diraih Prof. Kholil seperti Penghargaan dari Program Pascasarjana IPB tahun 2003 untuk perolehan IP 4.0; Pendidikan Pratama dari Ketua Umum Yayasan Pendidikan Sahid Jaya tahun 2007 dan Peneliti sosial terbaik di Kota Depok dari Walikota Depok tahun 2011 patut disyukuri untuk memotivasi civitas akademika USAHID lainnya untuk lebih maju, guna meningkatkan kualitas pendidikan USAHID ke depan menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan berwawasan internasional.

ORASI ILMIAH KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

25 April 2019 PPT Dies Natalis Universitas Sahid( Versi Slide)

ORASI ILMIAH KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN “TANTANGAN DAN PELUANG PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DI ERA 4.0: IMPLIKASINYA PADA PENGUATAN SDM” DISAMPAIKAN PADA WISUDA KE-42 DALAM RANGKAIAN ACARA DIES NATALIS KE-31 UNIVERSITAS SAHID JAKARTA 

Tempat: Puri Agung Convention Hall Grand Sahid Hari/tanggal: Kamis/25 April 2019 Pukul: 10.00 – 10.30 WIB
Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh;
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua;
Shalom
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan
Yang terhormat:

  1. Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Budaya Sahid Jaya, H. Nugroho B. Sukamdani, MBA., BET
  2. Ketua Pembina Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya, Hj. Wiryanti Sukamdani, CHA
  3. Rektor Universitas Sahid Jakarta, Dr. Hardinsyah, MS
  4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, Dr. Ir. Illah Sailah., MS
  5. Anak-anakku wisudawan/wisudawati, serta
  6. Para hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya kepada kita hingga pagi hari ini. Dalam rangkaian peringatan Dies Natalis Universitas Sahid Jakarta ke-31, kita juga patut bersyukur Universitas Sahid Jakarta terus melahirkan wisudawan/wisudawati terbaiknya untuk berkarya membangun bangsa.

Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pengurus Yayasan, Pimpinan dan segenap jajaran Universitas Sahid Jakarta yang telah mengundang untuk memberikan orasi ilmiah dalam acara ini. Pada periode tahun 1994-1998, ayahanda saya Prof.DR.Ir.Lukito Sukahar, MSc seorang pendidik ilmu pertanian dari Universitas Padjadjaran, tepatnya bidang resources development, menjadi Rektor Universitas Sahid Jakarta. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan, saya bisa hadir memberikan orasi ilmiah dalam acara wisuda bersamaan dengan Dies Natalis ke-31 Universitas Sahid Jakarta pada hari yang berbahagia ini.

Pada kesempatan ini, paparan yang akan saya sampaikan adalah “Tantangan dan Peluang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan di Era 4.0: Implikasinya pada Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)” dalam berbagai perspektif. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut kompetensi SDM di Industri untuk melakukan inovasi produk industri pangan serta berimplikasi terhadap kompetensi SDM Badan POM agar mampu mendeteksi dan mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam pengawasan Obat dan Makanan, sehingga aspek SDM menjadi perhatian untuk mendukung industri lebih mampu berdaya saing.

Para hadirin yang saya hormati,

Badan POM memiliki peran strategis dalam membangun kualitas SDM bangsa Indonesia melalui obat dan makanan aman. Untuk itu, Badan POM membangun visi obat dan makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Visi ini dicapai dengan (1) memfasilitasi pengembangan industri obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM; (2) memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan obat dan makanan sampai ke masyarakat terjamin aman, bermutu, dan berkhasiat. Badan POM juga (3) memperkuat kemitraan dengan lintas sektor, lintas kepemerintahan, akademisi, masyarakat, media, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan serta (4) meningkatkan kelembagaan dan kapasitas SDM pengawasan obat dan makanan, tidak hanya di Badan POM tetapi juga lintas sektor dan lintas kepemerintahan.

Badan POM berkomitmen terus meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk pengawasan obat dan makanan dan penindakan hukum dari berbagai pelanggaran/kejahatan. Perkuatan Badan POM salah satunya dengan telah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menjadi payung hukum kelembagaan Badan POM.

Saat ini organisasi Badan POM diperkuat dengan adanya Kedeputian Bidang Penindakan Obat dan Makanan. Tujuannya agar upaya penindakan Badan POM terhadap pelanggaran serta kejahatan obat dan makanan semakin intensif dan dapat menimbulkan efek jera.

Badan POM juga mendirikan kantor di 40 kabupaten/kota sehingga semakin mendekatkan Badan POM dengan masyarakat. Secara bertahap, kantor Badan POM akan didirikan di kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Kehadiran Badan POM hingga kabupaten/kota merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah untuk memastikan negara hadir di seluruh pelosok negeri melalui pengawasan obat dan makanan.
 

Para hadirin yang saya hormati,

Keamanan dan mutu pangan berperan sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa. SDM adalah pilar pembangunan dan kualitas SDM sangat terkait dengan ketersediaan, keamanan, dan mutu pangan yang dikonsumsi. Berbagai faktor dapat diidentifikasi sebagai bagian dari permasalahan pembangunan SDM, yaitu rendahnya keamanan pangan dan air, rendahnya mutu pangan, dan tingginya kasus infeksi karena kontaminasi yang sifatnya foodborne dan waterborne diseases. Penjaminan keamanan dan mutu pangan diharapkan akan meningkatkan kinerja fisik, kinerja akademik, dan kinerja inovasi dan kreativitas dari anak bangsa yang pada akhirnya akan berperan dalam peningkatan daya saing bangsa.

Keamanan dan mutu pangan tidak hanya dapat memengaruhi kesehatan akut seperti diare tetapi juga kesehatan, produktivitas dan kualitas SDM dalam jangka panjang. Masa-masa produktif SDM sedapat mungkin harus terhindar tidak saja dari penyakit menular, namun juga penyakit tidak menular (non communicable disease) seperti penyakit jantung, diabetes, dan stroke. Kesemuanya tergantung pada asupan pangan masyarakat dalam kehidupan sehariharinya.

Sedemikian pentingnya keamanan dan mutu pangan sehingga telah diakomodir dalam beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs). SDG ke-2 bertujuan untuk menghapuskan kelaparan dan mencapai ketahanan pangan serta gizi yang lebih baik. Keamanan dan mutu pangan yang tersedia menjadi bagian tak terpisahkan dari ketahanan pangan tersebut.

Pada SDG ke-3, kesehatan yang baik dan kesejahteraan pada semua usia, dikaitkan antara lain dengan kematian bayi dan kematian ibu. Keamanan dan mutu pangan untuk kelompok rentan tersebut menjadi bagian penting dan penyumbang zat-zat gizi yang dibutuhkan. Sebaliknya, konsumsi pangan tidak aman berimplikasi pada gangguan kesehatan seperti diare dan infeksi yang pada akhirnya mempersulit pemanfaatan gizi oleh tubuh. Pertumbuhan fisik menjadi tidak optimal dan bahkan dapat menghasilkan bayi atau anak dengan kondisi stunting. Poin berikutnya sebagaimana dituangkan dalam SDG ke-6 terkait dengan ketersediaan air bersih. Air bersih diperlukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan personal tetapi juga merupakan prasyarat dalam menghasilkan produk pangan yang aman.

Para hadirin yang saya hormati,

Saat ini kita telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi tinggi, konektivitas manusia, mesin, dan data secara real time (cyberphysical system). Sebagai konsekuensi dari perkembangan ini, pengawasan obat dan makanan menghadapi tantangan antara lain:

1. Persaingan untuk mendorong kemandirian dan daya saing industri, khususnya skala kecil dan mikro

Industri makanan dan minuman menjadi sektor industri prioritas dalam Making Indonesia 4.0. Sesuai peta jalan menuju makanan dan minuman 4.0 dalam Making Indonesia 4.0 dari Kementerian Perindustrian, pada tahun 2030 kita berharap menyaksikan Indonesia sebagai eksportir makanan dan minuman global nomor 5 di dunia dengan memperkuat kemampuan produksi dan penggunaan teknologi revolusi industri 4.0. Di Indonesia terdapat sekurangnya 1,5 juta perusahaan pengolahan makanan dan minuman di mana 99% merupakan perusahaan kecil dan mikro. Inovasi dan perusahaan start up skala kecil dan mikro juga terus berkembang. Upaya mendorong kemandirian dan daya saing industri mikro dan kecil di era 4.0 agar mampu mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan produksi dan pangsa pasar serta menerapkan praktik keamanan pangan secara konsisten menjadi tantangan industri pangan.

2. Inovasi dan riset pengembangan produk dan teknologi

Eksplorasi ingredien baru, serta riset dan pengembangan produk maupun teknologi seperti nanoteknologi, iradiasi pangan, dan high pressure process, memerlukan SDM pengawasan yang kompeten dalam menghadapi perkembangan tersebut.

3. Kapasitas pengujian laboratorium

Laboratorium pengujian merupakan komponen penting dari sistem pengawasan pangan yang handal. Pengujian di era 4.0 harus didukung dengan SDM dan infrastruktur yang mampu mendeteksi komponen produk hasil inovasi terkini, misalnya novel ingredient seperti nano product, produk derivat seperti DNA spesifik dari probiotik, dan mikroplastik.  

4. Digitalisasi peredaran produk

Jaringan dan infrastruktur digital yang sangat maju mendorong konektivitas tanpa batas. Era digital memperluas peredaran obat dan makanan tidak lagi hanya melalui jalur peredaran konvensional. Internet menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. We are social dan Hootsuite pada Januari 2019 melaporkan sekitar 86% pengguna internet di Indonesia melakukan belanja online dalam 30 hari terakhir. Nilai belanja produk pangan dan personal care secara online mencapai USD 1,4 miliar dengan pertumbuhan per tahun sekitar 30%. Namun, perdagangan online ini rentan menjadi jalur peredaran produk ilegal. Pengawasan pangan harus mampu mendeteksi dan mengatasi kejahatan siber tersebut.

5. Kebijakan, standar, dan regulasi yang update

Review dan harmonisasi standar perlu dilakukan secara kontinyu sesuai perkembangan global. Kegiatan ini harus mengutamakan perlindungan konsumen namun tidak menjadi hambatan dalam perdagangan (barrier to trade). Regulator ditantang untuk menyiapkan standar yang update dan terharmonisasi dengan standar internasional dan digunakan sebagai menjadi landasan untuk pengawasan pangan yang efektif.

  1. Pelayanan publik dan sistem pengawasan berbasis digital (digital melayani) Mengimbangi digitalisasi pada sektor industri dan perdagangan, maka pemerintah perlu menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan sistem ini diharapkan setiap lini dapat terhubung dengan baik, cepat dan transparan. Oleh karena itu intensifikasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengawasan menjadi suatu keharusan.

7. Membangun konsumen cerdas

Era digital membuka keran informasi tanpa batas. Masyarakat di era digital harus memiliki filter yang baik dalam menerima maupun meneruskan informasi digital serta tidak mudah terhasut isu menyesatkan dan hoax. Masyarakat harus diedukasi agar menjadi konsumen cerdas dan bijak.

8. Kemitraan yang efektif

Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan akademisi serta media perlu membangun kemitraan yang efektif. Koordinasi dan sinergi bukanlah hal yang mudah tetapi bukan tidak mungkin. Dengan kemitraan yang efektif, upaya untuk meningkatkan kapasitas industri dan mendorong demand konsumen untuk pangan aman dan bermutu dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Para hadirin yang saya hormati,

Badan POM melakukan pengawasan obat dan makanan full spectrum sejak sebelum produk beredar (pre-market control) hingga produk berada di peredaran (post market control). Pengawasan pre-market dilakukan dengan penilaian/evaluasi keamanan, mutu, dan manfaat/khasiat produk sebelum diedarkan dengan mendapatkan nomor izin edar (NIE). Berbagai percepatan perizinan terus digerakkan Badan POM, khusus untuk pangan salah satunya telah dilakukan simplifikasi prosedur pre-market pangan olahan dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing. Salah satunya, Badan POM juga mengembangkan Program Manajemen Risiko (PMR) pada industri pangan.

Program ini merupakan inovasi Badan POM untuk memandirikan industri untuk juga bertanggungjawab dalam pengawasan pangan dengan meningkatkan kapasitas industri dalam melakukan pengawasan secara mandiri berbasis risiko.

Pada post market, Badan POM melakukan pengawasan rutin terhadap sarana produksi dan distribusi serta produk beredar untuk memastikan produk memenuhi syarat sebagaimana yang dijanjikan oleh industri pada saat pendaftaran produk. Pengawasan post market berupa pengambilan sampel dan pengujian produk serta monitoring iklan, promosi dan label produk. Badan POM juga melakukan penegakan hukum dengan operasi penindakan terhadap produk ilegal, palsu, atau tidak memenuhi ketentuan yang sengaja diproduksi atau didistribusikan oleh pelaku kejahatan.

Para hadirin yang saya hormati,

 
Tantangan pengawasan obat dan makanan pada era Revolusi Industri 4.0 harus dijawab dengan kekuatan digitalisasi dalam pengawasan. Dalam pengawasan pre market, inovasi terus dilakukan antara lain pelayanan publik dengan sistem registrasi secara online (eregistration), digital signature, dan dashboard tracking pelayanan publik.

Badan POM juga mengembangkan platform online Aplikasi Istana UMKM sebagai sarana edukasi online untuk UMKM pangan, kosmetik, dan obat tradisional. Pelaku UMKM dapat memperoleh informasi secara mandiri tentang regulasi, teknologi proses, permodalan, pemasaran, dan manajemen usaha. Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk mendukung kemudahan berusaha (ease of doing business) melalui percepatan perizinan serta percepatan kemudahan akses masyarakat terhadap obat dan makanan yang berkualitas.

Pada sisi post market, Badan POM memperkuat pengawasan dengan mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital (2D Barcode). Kami telah menerbitkan Peraturan Badan POM Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Pencantuman 2D Barcode adalah dalam rangka identifikasi dan otentifikasi produk jika diperlukan penelusuran dalam rantai distribusinya. Sistem pengawasan dengan 2D Barcode adalah upaya untuk turut melibatkan masyarakat dalam memutus rantai peredaran obat dan makanan yang ilegal dan tidak aman/bermutu.

Di samping inovasi pada pengawasan, Badan POM juga memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi produk terdaftar di Badan POM dan informasi lain serta melakukan pengaduan secara realtime, Badan POM telah mengembangkan Aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile. Kedua aplikasi ini dapat diunduh dari playstore untuk kemudian di-install pada smartphone.
 

Para hadirin yang saya hormati,

Pengawasan obat dan makanan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Badan POM. Untuk itu, Badan POM menginisiasi berbagai upaya/program strategis dalam rangka mendorong kolaborasi lintas sektor yang efektif untuk mewujudkan obat dan makanan aman. Aksi Nasional tersebut antara lain Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Oktober 2017. Misi utama Aksi Nasional ini adalah memerangi obat ilegal dan obat yang disalahgunakan yang merugikan kesehatan masyarakat serta mencederai praktik berusaha yang jujur dan adil.  

Badan POM juga merintis Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa) yang dicanangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pada tanggal 23 November 2017.
Aksi Nasional ini mengajak segenap komponen bangsa, terutama pemuda/kaum milenial, untuk terlibat dan waspada terhadap keamanan pangan.

Pengawasan obat dan makanan tidak dapat berhasil tanpa peran serta masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna akhir produk harus diedukasi menjadi konsumen cerdas. Badan POM berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh berpengaruh seperti artis, influencer maupun komunitas/organisasi masyarakat, Pramuka, dan perguruan tinggi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Program edukasi yang dikembangkan bagi komunitas masyarakat antara lain Program Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, Program Desa Pangan Aman, dan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Selain itu, Badan POM juga memberdayakan masyarakat menjadi penggerak/duta dalam mengedukasi UMKM dan masyarakat sekitar. Pemberdayaan dilakukan dengan membentuk fasilitator/kader seperti Fasilitator Pangan Desa.

Di sinilah diperlukan pula peran serta dari perguruan tinggi meningkatkan kapasitas SDM keamanan pangan, selain juga keterlibatan civitas akademika dan mahasiswa untuk memberikan edukasi dan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat dalam tugas pengabdian masyarakat untuk memberikan dampak perubahan perilaku masyarakat sebagai konsumen cerdas pangan.

Badan POM bersama 7 Kementerian/Lembaga mengembangkan Program Terpadu Lintas Kementerian/Lembaga Pengembangan UMKM Obat Tradisonal, Kosmetik, dan Pangan Berdaya Saing. Peluncuran program dilakukan bersama pimpinan 8 K/L yang terlibat dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Mei 2018. Program ini merupakan komitmen bersama Kementerian/ Lembaga untuk bekerja sama secara terpadu sesuai tugas dan fungsinya dalam pengembangan, pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi UMKM obat tradisional, kosmetik, dan pangan. Harapannya, UMKM obat dan makanan bisa berdaya saing tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga menjadi produsen ekspor yang mendatangkan devisa

Untuk memberantas jaringan kejahatan terorganisasi di balik perdagangan pangan ilegal yang tidak memenuhi persyaratan, Badan POM juga melakukan upaya penindakan bekerja sama dengan INTERPOL dalam Operasi Opson. Pada operasi di tahun 2019 ini produk pangan ilegal yang disita dengan nilai keekonomian sampai mencapai 61,1 miliar rupiah. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian kita bersama karena peredaran pangan ilegal, tidak hanya terkait dengan bahaya keamanan pangan, namun juga merugikan ekonomi negara kita.

Para hadirin yang saya hormati,

Untuk itulah penguatan SDM pengawas obat dan makanan merupakan prioritas bangsa ini ke depan. Badan POM sebagai instansi koordinator pengawasan obat dan makanan menjadi instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM). Secara umum, PFM memiliki 6 (enam) fungsi kunci, yaitu penilaian, pemeriksaan, penyidikan, pengujian, pemantauan dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE), serta standardisasi.

Saat ini, PFM masih eksklusif diamanatkan kepada SDM Badan POM.

Kebutuhan tenaga fungsional PFM berdasarkan analisis beban kerja dengan indikator antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, dan cakupan wilayah kerja masih membuka peluang pejabat fungsional PFM di tingkat Pusat maupun Daerah. Badan POM akan membuka kesempatan bagi pegawai Pemerintah Daerah untuk menduduki jabatan fungsional PFM.

Kompetensi SDM pengawas dipertajam dengan ilmu dan keterampilan spesifik sebagai food inspector Badan POM. Sedangkan untuk petugas Pemerintah Daerah, Badan POM mengembangkan program District Food Inspector (DFI) sesuai dengan kebutuhan kapasitas petugas untuk melakukan pengawasan sarana dan produk pangan industri rumah tangga.

Para hadirin yang saya hormati,

Badan POM melihat perguruan tinggi seperti Universitas Sahid Jakarta sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung tercapainya Keamanan Pangan Nasional antara lain melalui:

  1. Penyiapan SDM lulusan yang berkualitas (S1, S2, S3) baik sebagai ASN (fungsional PFM), entrepreneur di industri pangan, maupun ahli di bidang sains/riset pangan,
  2. Pelaksanaan penelitian dan kajian ilmiah, perkembangan standar dan regulasi/kebijakan Keamanan Pangan nasional (antara lain riset untuk substitusi bahan pengawet yang aman, tidak lagi menggunakan formalin/boraks);
  3. Pemanfaatan bersama sumber daya yang dimiliki instansi perguruan tinggi. Misalnya laboratorium untuk pelaksanaan uji atau pengembangan metode uji baru yang valid dan efisien, keterlibatan mahasiswa menjadi kader keamanan pangan, fasilitator komunikasi, edukasi tentang sanitasi dan higiene Sebagai contoh, Badan POM menginisiasi Program Desa Pangan Aman dengan menggandeng civitas perguruan tinggi dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mahasiswa dan dosen berperan sebagai fasilitator untuk meningkatkan kemandirian dan memperkuat ekonomi masyarakat desa dengan peningkatan keamanan pangan;
  4. Pengembangan inovasi baru terkait teknologi produksi pangan yang menjadi produk unggulan Indonesia.

Syukur Alhamdulillah hari ini dapat dilangsungkan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Badan POM dengan Universitas Sahid Jakarta tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Implementasi kerja sama ini meliputi training internal bagi Badan POM terkait pengawasan obat dan makanan, aspek komunikasi/kehumasan, penyebaran informasi dan pencetakan mahasiswa sebagai fasilitator keamanan pangan selama Kuliah Kerja Nyata. Badan POM selalu terbuka untuk berdialog dan bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, diharapkan dapat menjadi momentum kolaborasi untuk meningkatkan obat dan makanan aman.

 

Para hadirin yang saya hormati,

Sebagai penutup, saya sampaikan kembali bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan tanggung jawab bersama. SDM dari Academia, Business, Government, dan Consumer (ABCG) dan Media. Sinergi kita dalam menjalankan peran dan fungsi masingmasing akan dapat mewujudkan tujuan bersama. Obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat sehat, produktif, dan unggul menuju Indonesia Sejahtera.

Wassalaamu ‘alaikum Warohmatulloohi Wabarokatuh.
 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
 
 

  1. Ir. Penny K Lukito, MCP