Webinar SEKTOR PARIWISATA “THE ERA OF NEW NORMAL” PASCA PANDEMI COVID 19.

Saat ini sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terguncang oleh pandemi virus corona (covid 19). Selama pandemi Covid-19, pariwisata tersendat karena penutupan obyek wisata, pembatasan penerbangan dan ajuran untuk beraktivitas di rumah saja. Dunia usaha di sektor ini mengalami pelemahan hingga berdampak pada pelaku di industri pariwisata, termasuk hotel, restoran, transportasi, industri ekonomi kreatif hingga usaha non formal banyak yang mengambil kebijakan untuk merumahkan para pekerjanya.

Untuk mengungkap berbagai antisipasi sektor pariwisata dalam memanfaatkan peluang pasca pandemi covid-19 dan mengungkap strategi para pelaku usaha sektor pariwisata pasca pandemi covid-19, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sahid Jakarta menyelenggarakan SARAPAN (ShARing hAsil Penelitian dan kajian kebijakAN) Webinar SEKTOR PARIWISATA “THE ERA OF NEW NORMAL” PASCA PANDEMI COVID 19.

Selaku host webinar, Kepala LPPM Universitas Sahid, Prof. Dr. Ir. Giyatmi, MSi menyampaikan bahwa diharapkan dengan terselenggaranya Webinar ini dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara dalam memulihkan sektor pariwisata pasca pandemic Covid 19. Bahwa para pemangku kepentingan sektor pariwisata harus siap mengubah pendekatan dan strategi baru untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada sesuai dengan tuntutan pasar domestik, regional dan internasional dengan menerapkan protocol keamanan baru mengenai kebersihan, pelayanan dan kesehatan menuju tatanan baru, sehingga the era of new normal di bidang pariwisata dapat berhasil.

Webinar diselenggarakan pada Kamis, 11 Juni 2020 pukul 09.30 – 12.00 WIB. Metode Webinar dilaksanakan secara daring menggunakan Zoom Cloud untuk 1000 peserta dan Youtube Live Streaming untuk peserta lainnya. Terdaftar lebih dari 3000 peserta yang terdiri dari Akademisi, Mahasiswa, Pelaku Usaha, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Pemerhati Pariwisata.

Keynote Speaker oleh Wishnutama Kusubandio (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia) yang diwakili oleh Dr. Frans Teguh, MA ( Plt Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan) dengan topik Grand Design Sektor Pariwisata Indonesia Pasca Pandemi Covid 19. Para nasumber lainnya yaitu : Dr. Ir. H. Haryadi BS Sukamdani, MM – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) dengan topik Antisisipasi Subsektor Perhotelan dan Restoran Pasca Pandemi Covid-19; Dr. Nunung Rusmiati, M.Si – Ketua Association of the Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) dengan topik Strategi Subsektor Tour and Travel Pasca Pandemi Covid-19; Dr. Diena M. Lemy, A.Par., M.M., CHE – Sekjen Himpunan Lembaga Pendidikan Pariwisata Indonesia (HILDIKTIPARI) dengan topik Normal Baru Pendidikan Tinggi Pariwisata; Ir. Djohan Riduan Hasan – Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) – Bangka Belitung dengan topik Kesiapan Pengusaha Sektor Pariwisata Mengantisipasi Pandemi Covid 19 dan Dr. Levyda, SE., MM – Universitas Sahid (USAHID) Jakarta dengan topik Wisata Kuliner Pasca Pandemi Covid 19. Moderator oleh Dr. Yohannes Sulistyadi – Politeknik Pariwisata Sahid.

Dr. Frans Teguh, MA – Plt Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisita dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan 4 point penting dalam paparannya yaitu mengenai dampak covid-19 terhadap pariwisata & ekonomi kreatif; scenario & prediksi proyeksi kunjungan wisatawan internasional termasuk kondisi Indonesia, pasar utama & negara pesaing; pariwisata & ekraf dalam tatanan baru serta strategi & kebijakan pemerintah.
Menyambut tatanan baru pada pariwisata dan ekonomi kreatif, statement ahli kesehatan, standar kesehatan dan standar kebersihan menjadi pertimbangan penting untuk orang berwisata. Hastag #WhenWeTravelAgain menjadi viral dan masuk 5 trending topic teratas di Indonesia. Fenomena ini menandakan kerinduan netizen dan travelling menjadi komoditi teratas yang akan diburu konsumen. Tren wisata pasca covid-19 diantaranya wisata domestic lebih menjadi preferensi, objek wisata alam menjadi lebih popular bagi wisatawan, wisatawan muda dari kalangan menengah atas lebih bersemangat untuk bepergian dan konsumen memerlukan pengalaman wisata baru & individual-based. Ada 7 tahapan menuju Tatanan Baru yaitu ditetapkan protocol (SOP), edukasi &pelatihan, simulasi, sosialisasi, uji coba penerapan protocol, dibuka bertahap dan evaluasi.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) – Dr. Ir. H. Haryadi BS Sukamdani, MM dalam paparannya menyatakan bahwa dampak covid 19 pada pariwisata global dan Indonesia antara lain potensi devisa yang hilang Januari – April 2020 sebesar US$ 4 M, lebih dari 2000 hotel dan 8000 restoran tutup dengan potensi hilang pendapatan Januari – April 2020 sektor hotel Rp 30 T dan restoran 40 T, kerugian maskapai penerbangan US$ 812 Juta, kerugian tour operator Rp 4 T dan pekerja sector pariwisata 90% dirumahkan atau unpaid leave, jumlah pekerja sector pariwisata 13 juta orang.
Beberapa strategi diungkapkan Dr. Haryadi Sukamdani yaitu jalan tengah yang dinamakan New Normal, Usulan dalam pelonggaran PSBB diantaranya harus disiapkan Health & Safety Protocol Bersama dengan Kemenparekraf berdasarkan protocol Kesehatan dari Kemenkes sebagai jaminan bagi para stakeholder untuk mampu melayani tamu wisnus/wisman. Usulan dalam pemulihan diantaranya sector hotel dan restoran memerlukan tambahan modal kerja karena selama pandemic covid 19 telah terjadi deficit cash flow. Diharapkan Pemerintah Bersama OJK memberikan stimulus terkait penambahan modal kerja. Fokus pada pasar domestic dan intensifkan publisitas dengan tema Pemulihan Pariwisata Indonesia. Kepastian jadwal penerbangan ke tujuan destinasi wisata dengan paket bundling tiket dan hotel dengan harga yang menarik untuk mendukung pemulihan pariwisata. Sedangkan usulan dalam akselerasi/percepatan diantaranya penentuan produk pariwisata disesuaikan dengan kondisi “New Normal” pasca Pandemi Covid 19 yang focus pada pasar regional ASEAN, Jepang, Korea, China, Australia dengan membuka lebih banyak penerbangan langsung menuju lokasi destinasi wisata. Penggunaan digital marketing ditingkatkan dengan target yang jelas. Perluasan pasar wisata bahari dan minat khusus ecotourism, cultural tourism, culinary, music concert dan sport.

Dr. Diena M. Lemy, A.Par., M.M., CHE – Sekjen Himpunan Lembaga Pendidikan Pariwisata Indonesia (HILDIKTIPARI) dalam paparannya menyatakan Persiapan menuju Normal Baru pada Pendidikan Tinggi Kepariwisataan diantaranya menyiapkan Pedoman akademik baru yang jelas dan mengakomodir situasi terkini akibat pandemic Covid-19 yaitu kebijakan pelaksanaan pembelajaran seperti flipped classroom & blended learning serta mensosialisasikan Normal Baru bagi Dosen, Tendik dan Mahasiswa.
Menyiapkan Pedoman protocol Kesehatan, kebersihan dan keselamatan untuk menghadapi pandemic Covid-19 yaitu penetapan pedoman protocol Kesehatan di kampus terkait fasilitas, alat pelindung diri dan makanan minuman.
Menyiapkan Transformasi kurikulum yang menekankan pada soft skill dan social skill serta menyediakan pembelajaran life skill seperti critical thinking, communication skill, disiplin dan emotional intelligencef serta menyiapkan kegiatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif dalam masa pandemic.

Ketua Association of the Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) – Dr. Nunung Rusmiati, M.Si meminta travel agen untuk memperkuat digital platform, kreatif dalam membuat paket tour dan memperluas jaringan sebagai salah satu strategi menghadapi era new normal.

Ir. Djohan Riduan Hasan – Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengungkapkan pokok-pokok pemecahan masalah sector pariwisata, bahwa daerah harus membuat pola yang terkonsep, terukur dan efektif; adanya sinergitas berbagai komponen yaitu pemerintah pusat, daerah dan pelaku pariwisata serta menyiapkan anggaran & efektivitas penggunaanya.

Dr. Levyda, SE., MM – Universitas Sahid (USAHID) menekankan kesiapan para pemangku kepentingan pariwisata. Pelaku usaha wisata harus menyiapkan prioritas pada keselamatan & pelayanan Kesehatan serta melaksanakan protocol Kesehatan. Kesiapan destinasi dalam membuka lokasi wisata dengan system cluster, per slot atau per Kawasan kolaborasi dengan dinas Kesehatan, mendorong perilaku pengunjung saling menghormati dalam berbagi ruang public. Kesiapan Pemda dalam layanan Kesehatan, sarana prasarana, pengelolaan social politik & komunikasi serta jejaring masyarakat berbasis desa dan kelurahan.

World Environment Day Seminar 2020

Tepat pada tanggal 5 Juni penduduk di berbagai negara merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day. Momen ini kerap menjadi pengingat banyak orang agar selalu menjaga bumi dan lingkungan hidup. Dan tahun 2020 ini tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah “Time For Nature” yang mengajak seluruh penduduk dunia untuk menyadari bahwa makanan yang dimakan, air yang diminum, dan ruang hidup di planet yang ditinggali adalah sebaik-baiknya manfaat dari alam (nature) sehingga harus dijaga kelestariannya.

Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan (PTALI) menyelenggarakan Seminar pada Jum’at, 5 Juni 2020 jam 10.00 secara virtual melalui google meet apps yang terbuka untuk publik. Para pembicaranya adalah Prof. Dr. Ir. Marlon Ivanhoe, MSc – Guru Besar Univ. Mulawarman, Ketua PTALI Kaltim; Prof. Dr. Supli Effendi Rahim, MSc – Guru Besar STT Sapta Taruna Palembang Ketua PTALI Sumsel; Dr. Alfred A. Antoh, S.Hut.,MSi – Dosen FKIP Uncen, Wakil Ketua PTALI Papua; Virza Sasmitawidjaja, MSc – Environment Safeguard World Bank; Budiyono, SP.,ST.,MA.,MSi – Manager Tata Lingkungan PT. Eskapindo Matra, Ketua Umum PTALI; Ir. Trimo Pamudji Al Djono, ST.,MSi – Wakil Ketua Umum PTALI.

Salah satu pembicara utama dalam webinar adalah Prof. Dr. Ir. Kholil, M. Kom yang merupakan, Sekjen FOPI ( Forum Organisasi Profesi IPTEK) Indonesia, Ketua Dewan Pakar PTALI skaligus Rektor Universitas Sahid Jakarta.
Dalam paparannya Prof. Kholil menyatakan bahwa salah satu masalah lingkungan adalah global warming dan manusia sebagai sumber kerusakan di bumi. Efek pemanasan global di Indonesia memiliki dampak komprehensif bagi Indonesia di berbagai sektor bidang, misalnya berakibat kerusakan fasilitas sosial dan ekonomi. Pemanasan global terjadi ketika kondisi suhu rata-rata atmosfer, laut, dan permukaan bumi mengalami peningkatan secara intensif. Menurut data dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) suhu rata-rata global pada permukaan Bumi telah meningkat 0.74 0.18 C (1.33 0.32 F) selama seratus tahun terakhir. Berdasarkan hasil riset para ilmuwan, suhu rata-rata bumi dapat meningkat antara 1,4 hingga 5,8 °C pada tahun 2100. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyatakan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke 20 yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalu efek rumah kaca.

Untuk itu perlu etika lingkungan agar planet bumi dapat berlanjut dan manusia tetap dapat hidup. Bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga.

Universitas Sahid Jakarta turut serta dalam pengembangan wisata di Bangka Belitung

pengembangan wisata bangka belitung 1
Pangkalpinang (ANTARA) – Universitas Sahid Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) strategi pengembangan wisata kuliner, guna mendukung UMKM dan kearifan lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang didanai dari hibah penelitian Kementerian Ristek Dikti.

“FGD ini kita gelar untuk memaparkan hasil riset yang dilakukan para dosen kita terkait wisata dan kuliner di Babel,” kata Ketua LPPM Universitas Sahid Jakarta, Giyatmi di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan, selama melakukan riset di Babel, banyak pihak yang sudah mendukung para dosen, dari pelaku usaha bidang pariwisata hingga pelaku usaha kuliner di Babel.

“Kita memilih wisata kuliner untuk tema riset, karena wisata kuliner akan mendukung semua wisata keseluruhan,” ujarnya.

Melalui riset ini, pihaknya berharap Babel akan semakin maju dan berkembang karena dalam waktu dekat, Universitas Sahid Jakarta akan menggelar seminar wisata kuliner di Babel.

“Disini kita menyampaikan hasil riset selama satu tahun. Jika masih ada kekurangan kita mohon masukan dengan harapan Babel akan semakin maju dan berkembang,” ujarnya.

Salah satu tim riset dari Universitas Sahid Jakarta, Levyda mengatakan, pihaknya memilih tema wisata kuliner dalam melakukan riset di Babel karena berdasarkan penilaian Menteri Pariwisata RI, pengeluaran kuliner mencapai 30 persen dan industri kuliner adalah industri kreatif yang kontribusinya sangat besar dibanding industri kreatif lainnya.

Selain itu, jumlah unit pangan skala usaha kecil di Babel 62,3 persen dam jumlah usaha menengah 29,2 persen. Dan pengeluaran wisatawan di Babel tahun 2001 Rp346 miliar, di 2017 naik menjadi Rp1,2 triliun.

“Wisata kuliner juga berpotensi untuk meningkatkan wisatawan dan menentukan sasaran wisata di Babel,” ujarnya.

Melalui FGD wisata kuliner ini diharapkan ada masukan terkait pengembangan wisata kuliner di Babel, penyamaan persepsi tentang kesiapan pelaku usaha wisata kuliner bidang restoran, toko oleh-oleh dan agrowisata.

“Selain itu ada kesiapan juga dari Biro Perjalanan wisata dalam merancang dan menawarkan paket wisata dan kuliner,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil riset wisata kuliner yang dari para penelitian atau dosen Universitas Sahid Jakarta, salah satunya adalah website yang dapat digunakan para anggota asosiasi wisata kuliner.

“Website ini akan kita serahkan untuk pelaku wisata kuliner agar mereka dapat menindaklanjuti dan mengembangkannya,” ujarnya.

Pelantikan Rektor Universitas Sahid Jakarta – Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom

IMG_4033
Jakarta, 1 Agustus 2019 – Universitas Sahid Jakarta menyelenggarakan acara Pelantikan Rektor Universitas Sahid Jakarta – Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom. Acara diselenggarakan di auditorium lantai 8 USAHID Jl. Prof. Supomo, SH no. 84 Tebet Jakarta Selatan, pada Kamis 1 Agustus 2019 yang dihadiri oleh Deputi 7 BIN Sri Nugroho, SH, MH, Pendiri Yayasan Sahid Jaya Ibu Hj. Juliah Sukamdani, Ketua Pembina Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan, dan Sosial Sahid Jaya Ibu Dra. Hj. Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani, CHA, Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya Prof. Dr. H. Nugroho B. Sukamdani, MBA, BET, dan anggota Pembina, Pengawas, Direktur Eksekutif dan Deputi Direktur Eksekutif Yayasan Sahid Jaya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh akademisi dari berbagai institusi.

Pelantikan Rektor ke-12 Universitas Sahid Jakarta Masa Jabatan 2019-2023 Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom oleh Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya Prof. Dr. H. Nugroho B. Sukamdani, MBA, BET. Kegiatan dilanjutkan dengan Penyerahan dengan pembacaan dan penandatangan naskah serah terima jabatan. Kegiatan selanjutnya adalah Sambutan Ketua Pembina Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan, dan Sosial Sahid Jaya Ibu Dra. Hj. Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani, CHA.

Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom memperoleh gelar insinyur Teknik Statistika tahun 1988 di Institut Pertanian Bogor. Pada tahun 1999 kuliah Pascasarjana di Teknik Informatika STIIBI Jakarta (Cumlaude) dan memperoleh gelar Doktor dibidang Sistem Manajemen Lingkungan tahun 2004 dari Institut Pertanian Bogor (Cumlaude).

Mulai meniti karir akademisnya di Fakultas Teknik sebagai Sekretaris Fakultas Non Gelar USAHID tahun 1988 – 1989, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) USAHID tahun 2013.
Tahun 2016 diangkat menjadi Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta dan jabatan fungsional akademis Guru Besar/Profesor di bidang Teknik Lingkungan, diperoleh pada tahun 2015 dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, dan pada tahun 2019 diangkat menjadi Rektor Universitas Sahid Jakarta dengan Masa Jabatan

Sebagai praktisi, pada tahun 2006 – 2008 Prof. Kholil diangkat menjadi Staf ahli Komisi VI FPKS DPR – RI, tahun 2010 menjadi Direktur Eksekutif PT. Khoprindo Prada Dinamika, lalu menjadi Sekretaris Majlis Pakar CPR-I (Center for Policy Reform-Indonesia pada tahun 2010 – 2013, Direktur PT. Pandawa Sahid tahun 2013, menjadi Ketua Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD) pada tahun 2008 – 2014, sebagai Direktur Eksekutif Research Centre for System and Development (RCSD) pada 2008 – 2013, sejak tahun 2013 menjabat sebagai Vice Director Center for System dan Pembina Center For Social Studies and Sustainable Development (CS3D), tahun 2012 diangkat menjadi Komisaris Utama PT. Hijau Sejahtera Indonesia kemudian tahun 2016 menjadi Ketua Skema Lembaga Sertifikasi Profesi FIT.

Prestasi yang diraih Prof. Kholil seperti Penghargaan dari Program Pascasarjana IPB tahun 2003 untuk perolehan IP 4.0; Pendidikan Pratama dari Ketua Umum Yayasan Pendidikan Sahid Jaya tahun 2007 dan Peneliti sosial terbaik di Kota Depok dari Walikota Depok tahun 2011 patut disyukuri untuk memotivasi civitas akademika USAHID lainnya untuk lebih maju, guna meningkatkan kualitas pendidikan USAHID ke depan menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan berwawasan internasional.

ORASI ILMIAH KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

25 April 2019 PPT Dies Natalis Universitas Sahid( Versi Slide)

ORASI ILMIAH KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN “TANTANGAN DAN PELUANG PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DI ERA 4.0: IMPLIKASINYA PADA PENGUATAN SDM” DISAMPAIKAN PADA WISUDA KE-42 DALAM RANGKAIAN ACARA DIES NATALIS KE-31 UNIVERSITAS SAHID JAKARTA 

Tempat: Puri Agung Convention Hall Grand Sahid Hari/tanggal: Kamis/25 April 2019 Pukul: 10.00 – 10.30 WIB
Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh;
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua;
Shalom
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan
Yang terhormat:

  1. Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Budaya Sahid Jaya, H. Nugroho B. Sukamdani, MBA., BET
  2. Ketua Pembina Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya, Hj. Wiryanti Sukamdani, CHA
  3. Rektor Universitas Sahid Jakarta, Dr. Hardinsyah, MS
  4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, Dr. Ir. Illah Sailah., MS
  5. Anak-anakku wisudawan/wisudawati, serta
  6. Para hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya kepada kita hingga pagi hari ini. Dalam rangkaian peringatan Dies Natalis Universitas Sahid Jakarta ke-31, kita juga patut bersyukur Universitas Sahid Jakarta terus melahirkan wisudawan/wisudawati terbaiknya untuk berkarya membangun bangsa.

Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pengurus Yayasan, Pimpinan dan segenap jajaran Universitas Sahid Jakarta yang telah mengundang untuk memberikan orasi ilmiah dalam acara ini. Pada periode tahun 1994-1998, ayahanda saya Prof.DR.Ir.Lukito Sukahar, MSc seorang pendidik ilmu pertanian dari Universitas Padjadjaran, tepatnya bidang resources development, menjadi Rektor Universitas Sahid Jakarta. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan, saya bisa hadir memberikan orasi ilmiah dalam acara wisuda bersamaan dengan Dies Natalis ke-31 Universitas Sahid Jakarta pada hari yang berbahagia ini.

Pada kesempatan ini, paparan yang akan saya sampaikan adalah “Tantangan dan Peluang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan di Era 4.0: Implikasinya pada Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)” dalam berbagai perspektif. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut kompetensi SDM di Industri untuk melakukan inovasi produk industri pangan serta berimplikasi terhadap kompetensi SDM Badan POM agar mampu mendeteksi dan mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam pengawasan Obat dan Makanan, sehingga aspek SDM menjadi perhatian untuk mendukung industri lebih mampu berdaya saing.

Para hadirin yang saya hormati,

Badan POM memiliki peran strategis dalam membangun kualitas SDM bangsa Indonesia melalui obat dan makanan aman. Untuk itu, Badan POM membangun visi obat dan makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Visi ini dicapai dengan (1) memfasilitasi pengembangan industri obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM; (2) memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan obat dan makanan sampai ke masyarakat terjamin aman, bermutu, dan berkhasiat. Badan POM juga (3) memperkuat kemitraan dengan lintas sektor, lintas kepemerintahan, akademisi, masyarakat, media, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan serta (4) meningkatkan kelembagaan dan kapasitas SDM pengawasan obat dan makanan, tidak hanya di Badan POM tetapi juga lintas sektor dan lintas kepemerintahan.

Badan POM berkomitmen terus meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk pengawasan obat dan makanan dan penindakan hukum dari berbagai pelanggaran/kejahatan. Perkuatan Badan POM salah satunya dengan telah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menjadi payung hukum kelembagaan Badan POM.

Saat ini organisasi Badan POM diperkuat dengan adanya Kedeputian Bidang Penindakan Obat dan Makanan. Tujuannya agar upaya penindakan Badan POM terhadap pelanggaran serta kejahatan obat dan makanan semakin intensif dan dapat menimbulkan efek jera.

Badan POM juga mendirikan kantor di 40 kabupaten/kota sehingga semakin mendekatkan Badan POM dengan masyarakat. Secara bertahap, kantor Badan POM akan didirikan di kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Kehadiran Badan POM hingga kabupaten/kota merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah untuk memastikan negara hadir di seluruh pelosok negeri melalui pengawasan obat dan makanan.
 

Para hadirin yang saya hormati,

Keamanan dan mutu pangan berperan sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa. SDM adalah pilar pembangunan dan kualitas SDM sangat terkait dengan ketersediaan, keamanan, dan mutu pangan yang dikonsumsi. Berbagai faktor dapat diidentifikasi sebagai bagian dari permasalahan pembangunan SDM, yaitu rendahnya keamanan pangan dan air, rendahnya mutu pangan, dan tingginya kasus infeksi karena kontaminasi yang sifatnya foodborne dan waterborne diseases. Penjaminan keamanan dan mutu pangan diharapkan akan meningkatkan kinerja fisik, kinerja akademik, dan kinerja inovasi dan kreativitas dari anak bangsa yang pada akhirnya akan berperan dalam peningkatan daya saing bangsa.

Keamanan dan mutu pangan tidak hanya dapat memengaruhi kesehatan akut seperti diare tetapi juga kesehatan, produktivitas dan kualitas SDM dalam jangka panjang. Masa-masa produktif SDM sedapat mungkin harus terhindar tidak saja dari penyakit menular, namun juga penyakit tidak menular (non communicable disease) seperti penyakit jantung, diabetes, dan stroke. Kesemuanya tergantung pada asupan pangan masyarakat dalam kehidupan sehariharinya.

Sedemikian pentingnya keamanan dan mutu pangan sehingga telah diakomodir dalam beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs). SDG ke-2 bertujuan untuk menghapuskan kelaparan dan mencapai ketahanan pangan serta gizi yang lebih baik. Keamanan dan mutu pangan yang tersedia menjadi bagian tak terpisahkan dari ketahanan pangan tersebut.

Pada SDG ke-3, kesehatan yang baik dan kesejahteraan pada semua usia, dikaitkan antara lain dengan kematian bayi dan kematian ibu. Keamanan dan mutu pangan untuk kelompok rentan tersebut menjadi bagian penting dan penyumbang zat-zat gizi yang dibutuhkan. Sebaliknya, konsumsi pangan tidak aman berimplikasi pada gangguan kesehatan seperti diare dan infeksi yang pada akhirnya mempersulit pemanfaatan gizi oleh tubuh. Pertumbuhan fisik menjadi tidak optimal dan bahkan dapat menghasilkan bayi atau anak dengan kondisi stunting. Poin berikutnya sebagaimana dituangkan dalam SDG ke-6 terkait dengan ketersediaan air bersih. Air bersih diperlukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan personal tetapi juga merupakan prasyarat dalam menghasilkan produk pangan yang aman.

Para hadirin yang saya hormati,

Saat ini kita telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi tinggi, konektivitas manusia, mesin, dan data secara real time (cyberphysical system). Sebagai konsekuensi dari perkembangan ini, pengawasan obat dan makanan menghadapi tantangan antara lain:

1. Persaingan untuk mendorong kemandirian dan daya saing industri, khususnya skala kecil dan mikro

Industri makanan dan minuman menjadi sektor industri prioritas dalam Making Indonesia 4.0. Sesuai peta jalan menuju makanan dan minuman 4.0 dalam Making Indonesia 4.0 dari Kementerian Perindustrian, pada tahun 2030 kita berharap menyaksikan Indonesia sebagai eksportir makanan dan minuman global nomor 5 di dunia dengan memperkuat kemampuan produksi dan penggunaan teknologi revolusi industri 4.0. Di Indonesia terdapat sekurangnya 1,5 juta perusahaan pengolahan makanan dan minuman di mana 99% merupakan perusahaan kecil dan mikro. Inovasi dan perusahaan start up skala kecil dan mikro juga terus berkembang. Upaya mendorong kemandirian dan daya saing industri mikro dan kecil di era 4.0 agar mampu mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan produksi dan pangsa pasar serta menerapkan praktik keamanan pangan secara konsisten menjadi tantangan industri pangan.

2. Inovasi dan riset pengembangan produk dan teknologi

Eksplorasi ingredien baru, serta riset dan pengembangan produk maupun teknologi seperti nanoteknologi, iradiasi pangan, dan high pressure process, memerlukan SDM pengawasan yang kompeten dalam menghadapi perkembangan tersebut.

3. Kapasitas pengujian laboratorium

Laboratorium pengujian merupakan komponen penting dari sistem pengawasan pangan yang handal. Pengujian di era 4.0 harus didukung dengan SDM dan infrastruktur yang mampu mendeteksi komponen produk hasil inovasi terkini, misalnya novel ingredient seperti nano product, produk derivat seperti DNA spesifik dari probiotik, dan mikroplastik.  

4. Digitalisasi peredaran produk

Jaringan dan infrastruktur digital yang sangat maju mendorong konektivitas tanpa batas. Era digital memperluas peredaran obat dan makanan tidak lagi hanya melalui jalur peredaran konvensional. Internet menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. We are social dan Hootsuite pada Januari 2019 melaporkan sekitar 86% pengguna internet di Indonesia melakukan belanja online dalam 30 hari terakhir. Nilai belanja produk pangan dan personal care secara online mencapai USD 1,4 miliar dengan pertumbuhan per tahun sekitar 30%. Namun, perdagangan online ini rentan menjadi jalur peredaran produk ilegal. Pengawasan pangan harus mampu mendeteksi dan mengatasi kejahatan siber tersebut.

5. Kebijakan, standar, dan regulasi yang update

Review dan harmonisasi standar perlu dilakukan secara kontinyu sesuai perkembangan global. Kegiatan ini harus mengutamakan perlindungan konsumen namun tidak menjadi hambatan dalam perdagangan (barrier to trade). Regulator ditantang untuk menyiapkan standar yang update dan terharmonisasi dengan standar internasional dan digunakan sebagai menjadi landasan untuk pengawasan pangan yang efektif.

  1. Pelayanan publik dan sistem pengawasan berbasis digital (digital melayani) Mengimbangi digitalisasi pada sektor industri dan perdagangan, maka pemerintah perlu menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan sistem ini diharapkan setiap lini dapat terhubung dengan baik, cepat dan transparan. Oleh karena itu intensifikasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengawasan menjadi suatu keharusan.

7. Membangun konsumen cerdas

Era digital membuka keran informasi tanpa batas. Masyarakat di era digital harus memiliki filter yang baik dalam menerima maupun meneruskan informasi digital serta tidak mudah terhasut isu menyesatkan dan hoax. Masyarakat harus diedukasi agar menjadi konsumen cerdas dan bijak.

8. Kemitraan yang efektif

Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan akademisi serta media perlu membangun kemitraan yang efektif. Koordinasi dan sinergi bukanlah hal yang mudah tetapi bukan tidak mungkin. Dengan kemitraan yang efektif, upaya untuk meningkatkan kapasitas industri dan mendorong demand konsumen untuk pangan aman dan bermutu dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Para hadirin yang saya hormati,

Badan POM melakukan pengawasan obat dan makanan full spectrum sejak sebelum produk beredar (pre-market control) hingga produk berada di peredaran (post market control). Pengawasan pre-market dilakukan dengan penilaian/evaluasi keamanan, mutu, dan manfaat/khasiat produk sebelum diedarkan dengan mendapatkan nomor izin edar (NIE). Berbagai percepatan perizinan terus digerakkan Badan POM, khusus untuk pangan salah satunya telah dilakukan simplifikasi prosedur pre-market pangan olahan dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing. Salah satunya, Badan POM juga mengembangkan Program Manajemen Risiko (PMR) pada industri pangan.

Program ini merupakan inovasi Badan POM untuk memandirikan industri untuk juga bertanggungjawab dalam pengawasan pangan dengan meningkatkan kapasitas industri dalam melakukan pengawasan secara mandiri berbasis risiko.

Pada post market, Badan POM melakukan pengawasan rutin terhadap sarana produksi dan distribusi serta produk beredar untuk memastikan produk memenuhi syarat sebagaimana yang dijanjikan oleh industri pada saat pendaftaran produk. Pengawasan post market berupa pengambilan sampel dan pengujian produk serta monitoring iklan, promosi dan label produk. Badan POM juga melakukan penegakan hukum dengan operasi penindakan terhadap produk ilegal, palsu, atau tidak memenuhi ketentuan yang sengaja diproduksi atau didistribusikan oleh pelaku kejahatan.

Para hadirin yang saya hormati,

 
Tantangan pengawasan obat dan makanan pada era Revolusi Industri 4.0 harus dijawab dengan kekuatan digitalisasi dalam pengawasan. Dalam pengawasan pre market, inovasi terus dilakukan antara lain pelayanan publik dengan sistem registrasi secara online (eregistration), digital signature, dan dashboard tracking pelayanan publik.

Badan POM juga mengembangkan platform online Aplikasi Istana UMKM sebagai sarana edukasi online untuk UMKM pangan, kosmetik, dan obat tradisional. Pelaku UMKM dapat memperoleh informasi secara mandiri tentang regulasi, teknologi proses, permodalan, pemasaran, dan manajemen usaha. Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk mendukung kemudahan berusaha (ease of doing business) melalui percepatan perizinan serta percepatan kemudahan akses masyarakat terhadap obat dan makanan yang berkualitas.

Pada sisi post market, Badan POM memperkuat pengawasan dengan mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital (2D Barcode). Kami telah menerbitkan Peraturan Badan POM Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Pencantuman 2D Barcode adalah dalam rangka identifikasi dan otentifikasi produk jika diperlukan penelusuran dalam rantai distribusinya. Sistem pengawasan dengan 2D Barcode adalah upaya untuk turut melibatkan masyarakat dalam memutus rantai peredaran obat dan makanan yang ilegal dan tidak aman/bermutu.

Di samping inovasi pada pengawasan, Badan POM juga memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi produk terdaftar di Badan POM dan informasi lain serta melakukan pengaduan secara realtime, Badan POM telah mengembangkan Aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile. Kedua aplikasi ini dapat diunduh dari playstore untuk kemudian di-install pada smartphone.
 

Para hadirin yang saya hormati,

Pengawasan obat dan makanan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Badan POM. Untuk itu, Badan POM menginisiasi berbagai upaya/program strategis dalam rangka mendorong kolaborasi lintas sektor yang efektif untuk mewujudkan obat dan makanan aman. Aksi Nasional tersebut antara lain Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Oktober 2017. Misi utama Aksi Nasional ini adalah memerangi obat ilegal dan obat yang disalahgunakan yang merugikan kesehatan masyarakat serta mencederai praktik berusaha yang jujur dan adil.  

Badan POM juga merintis Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa) yang dicanangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pada tanggal 23 November 2017.
Aksi Nasional ini mengajak segenap komponen bangsa, terutama pemuda/kaum milenial, untuk terlibat dan waspada terhadap keamanan pangan.

Pengawasan obat dan makanan tidak dapat berhasil tanpa peran serta masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna akhir produk harus diedukasi menjadi konsumen cerdas. Badan POM berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh berpengaruh seperti artis, influencer maupun komunitas/organisasi masyarakat, Pramuka, dan perguruan tinggi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Program edukasi yang dikembangkan bagi komunitas masyarakat antara lain Program Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, Program Desa Pangan Aman, dan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Selain itu, Badan POM juga memberdayakan masyarakat menjadi penggerak/duta dalam mengedukasi UMKM dan masyarakat sekitar. Pemberdayaan dilakukan dengan membentuk fasilitator/kader seperti Fasilitator Pangan Desa.

Di sinilah diperlukan pula peran serta dari perguruan tinggi meningkatkan kapasitas SDM keamanan pangan, selain juga keterlibatan civitas akademika dan mahasiswa untuk memberikan edukasi dan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat dalam tugas pengabdian masyarakat untuk memberikan dampak perubahan perilaku masyarakat sebagai konsumen cerdas pangan.

Badan POM bersama 7 Kementerian/Lembaga mengembangkan Program Terpadu Lintas Kementerian/Lembaga Pengembangan UMKM Obat Tradisonal, Kosmetik, dan Pangan Berdaya Saing. Peluncuran program dilakukan bersama pimpinan 8 K/L yang terlibat dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Mei 2018. Program ini merupakan komitmen bersama Kementerian/ Lembaga untuk bekerja sama secara terpadu sesuai tugas dan fungsinya dalam pengembangan, pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi UMKM obat tradisional, kosmetik, dan pangan. Harapannya, UMKM obat dan makanan bisa berdaya saing tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga menjadi produsen ekspor yang mendatangkan devisa

Untuk memberantas jaringan kejahatan terorganisasi di balik perdagangan pangan ilegal yang tidak memenuhi persyaratan, Badan POM juga melakukan upaya penindakan bekerja sama dengan INTERPOL dalam Operasi Opson. Pada operasi di tahun 2019 ini produk pangan ilegal yang disita dengan nilai keekonomian sampai mencapai 61,1 miliar rupiah. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian kita bersama karena peredaran pangan ilegal, tidak hanya terkait dengan bahaya keamanan pangan, namun juga merugikan ekonomi negara kita.

Para hadirin yang saya hormati,

Untuk itulah penguatan SDM pengawas obat dan makanan merupakan prioritas bangsa ini ke depan. Badan POM sebagai instansi koordinator pengawasan obat dan makanan menjadi instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM). Secara umum, PFM memiliki 6 (enam) fungsi kunci, yaitu penilaian, pemeriksaan, penyidikan, pengujian, pemantauan dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE), serta standardisasi.

Saat ini, PFM masih eksklusif diamanatkan kepada SDM Badan POM.

Kebutuhan tenaga fungsional PFM berdasarkan analisis beban kerja dengan indikator antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, dan cakupan wilayah kerja masih membuka peluang pejabat fungsional PFM di tingkat Pusat maupun Daerah. Badan POM akan membuka kesempatan bagi pegawai Pemerintah Daerah untuk menduduki jabatan fungsional PFM.

Kompetensi SDM pengawas dipertajam dengan ilmu dan keterampilan spesifik sebagai food inspector Badan POM. Sedangkan untuk petugas Pemerintah Daerah, Badan POM mengembangkan program District Food Inspector (DFI) sesuai dengan kebutuhan kapasitas petugas untuk melakukan pengawasan sarana dan produk pangan industri rumah tangga.

Para hadirin yang saya hormati,

Badan POM melihat perguruan tinggi seperti Universitas Sahid Jakarta sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung tercapainya Keamanan Pangan Nasional antara lain melalui:

  1. Penyiapan SDM lulusan yang berkualitas (S1, S2, S3) baik sebagai ASN (fungsional PFM), entrepreneur di industri pangan, maupun ahli di bidang sains/riset pangan,
  2. Pelaksanaan penelitian dan kajian ilmiah, perkembangan standar dan regulasi/kebijakan Keamanan Pangan nasional (antara lain riset untuk substitusi bahan pengawet yang aman, tidak lagi menggunakan formalin/boraks);
  3. Pemanfaatan bersama sumber daya yang dimiliki instansi perguruan tinggi. Misalnya laboratorium untuk pelaksanaan uji atau pengembangan metode uji baru yang valid dan efisien, keterlibatan mahasiswa menjadi kader keamanan pangan, fasilitator komunikasi, edukasi tentang sanitasi dan higiene Sebagai contoh, Badan POM menginisiasi Program Desa Pangan Aman dengan menggandeng civitas perguruan tinggi dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mahasiswa dan dosen berperan sebagai fasilitator untuk meningkatkan kemandirian dan memperkuat ekonomi masyarakat desa dengan peningkatan keamanan pangan;
  4. Pengembangan inovasi baru terkait teknologi produksi pangan yang menjadi produk unggulan Indonesia.

Syukur Alhamdulillah hari ini dapat dilangsungkan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Badan POM dengan Universitas Sahid Jakarta tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Implementasi kerja sama ini meliputi training internal bagi Badan POM terkait pengawasan obat dan makanan, aspek komunikasi/kehumasan, penyebaran informasi dan pencetakan mahasiswa sebagai fasilitator keamanan pangan selama Kuliah Kerja Nyata. Badan POM selalu terbuka untuk berdialog dan bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, diharapkan dapat menjadi momentum kolaborasi untuk meningkatkan obat dan makanan aman.

 

Para hadirin yang saya hormati,

Sebagai penutup, saya sampaikan kembali bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan tanggung jawab bersama. SDM dari Academia, Business, Government, dan Consumer (ABCG) dan Media. Sinergi kita dalam menjalankan peran dan fungsi masingmasing akan dapat mewujudkan tujuan bersama. Obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat sehat, produktif, dan unggul menuju Indonesia Sejahtera.

Wassalaamu ‘alaikum Warohmatulloohi Wabarokatuh.
 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
 
 

  1. Ir. Penny K Lukito, MCP