SEMNAS “Road Map Mewujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia” Dalam Rangka Hari Pangan Sedunia

Jakarta, 13 Oktober 2015 – Selain memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, disisi lain negara Indonesia juga memiliki sumber daya alam dan sumber daya pangan yang beragam, dimana Indonesia seharusnya mampu memenuhi kedaulatan pangannya secara berdaulat dan mandiri. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun1945.
Kebijakan UU Pangan No 18 Tahun 2012, tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan di Indonesia.

Kebijakan yang diambil pemerintah tidaklah mudah mengingat persoalan dan tantangan pangan semakin hari semakin kompleks, senantiasa berubah dari waktu kewaktu dan dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya lokal maupun global. Perubahan serta perbedaan seperti kondisi aktual masyarakat, dinamika kependudukan, perkembangan iptek, revolusi informasi, telekomunikasi, transportasi, demokratisasi, desentralisasi dan kondisi globalisasi.

Terkait hal tersebut diatas, Universitas Sahid Jakarta bekerjasama dengan Lembaga Ketahanan Nasional RI, menyelenggarakan Seminar Nasional; “Road Map Mewujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia”, pada tanggal 13 Oktober 2015 di Gedung Lemhanas RI, jl. Medan Merdeka Selatan, No. 10 Jakarta Pusat, yang diawali Keynote Spech dari Gubernur Lemhanas RI – Prof.Dr.Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA.

Selaku Nara Sumber dalam Seminar Nasional dalam rangka Hari Pangan Se-Dunia ini adalah; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas RI diwakili oleh Dr. Ir. R Endah Murningtyas, M.Sc, selaku Deputi Bidang kemaritiman dan SDA Bappenas RI, dengan topik; “Perencanaan Kedaulatan Pangan Indonesia dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional”; Menteri Pertanian RI diwakili oleh Dr. Ir. Gardjito Budi, M.Agr. S.T, selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan, dengan topik, “Pemetaan Daya Saing Pertanian Indonesia Dalam Mendukung Rangka Kedaulatan Pangan”; Menteri Kelautan, Kemaritiman dan Perikanan RI diwakili oleh Dr. Ir. Achmad Purnomo, M.App., S.c, selaku Staf Ahli Menteri KKP Bidang Kebijakan Publik, dengan topik; “Strategi Pengembangan Industri Perikanan Dalam Mendukung Rangka Kebijakan Kedaulatan Pangan”; Menteri Perindustrian RI diwakili oleh Ir. Panggah Susanto, M.M, selaku Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, dengan topik, “Peran Industri dan Teknologi Pertanian untuk Mendukung Kebijakan Kedaulatan Pangan”; Kepala BULOG diwakili oleh Dr. Wahyu Suparyono, AK.CA.,MM, selaku Direktur pelayanan Publik Perindustrian BULOG, dengan topik, “Peluang dan Tantangan BULOG dalam Mendukung Kebijakan Kedaulatan Pangan”; Menteri Perdagangan RI diwakili oleh Srie Agustina, M.E, selaku Dirjen Perdagangan dalam Negeri, dengan topik, “Pengawasan Perdagangan Komoditas dan Produk Pertanian Dalam Rangka Mendukung Kedaulatan Pangan”; DPR RI Komisi IV oleh Dr. Andi Akmal Palsudin, dengan topik, “Pengawasan Implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Dalam Mendukung Kebijakan Kedaulatan Pangan”; Kepala Badan Ketahanan Pangan, dengan topik, “Strategi Implementasi Kebijakan Kedaulatan Pangan Peluang dan Tantangan”; Gubernur Jawa Barat oleh Dr. H Ahmad Heryawan, Lc, dengan topik, “Strategi Pengembangan Produksi Pangan Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Kedaulatan Pangan”; IKAL PPSA XVII/ Wagub Lemhanas RI oleh Laksamana Madya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A.,M.B.A, dengan topik, “Peranan Industri Maritim Terhadap Distribusi Pangan dalam Rangka Mendukung Kebijakan Kedaulatan Pangan”.

Dibagi 2 sesi dengan masing-masing moderator yaitu ; Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr dan Ir. Adhi Lukman, oleh penyelenggara Seminar Nasional ini bertujuan; Mengetahui roadmap untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional; Mengetahui strategi kebijakan kedaulatan pangan yang dirumuskan oleh pemerintah berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012; Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan kedaulatan pangan; Mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan kedaulatan pangan, dan; Mengetahui dampak kebijakan kedaulatan panfan terhadap penyediaan pangan nasional.

Dalam sambutaannya Gubernur Lemhanas mengatakan tidak mudah untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Sebagai negara kepulauan, banyak tantangan yang harus dilalui. Apalagi persoalan dan tantangan pangan semakin kompleks.
‎Untuk mewujudkan Kedaulatan pangan diperlukan kerja keras dan partisipasi semua pihak, bukan hanya kementerian Pertanian.
Mewujudkan kedaulatan pangan bukan mimpi bila peraturan perundangan-undangan soal pangan dilakukan secara konsisten dan diimplementasikan di lapangan dengan semestinya, Akan tetapi, untuk menuju ke sana tantangannya sangat berat karena selama ini banyak persoalan yang melingkupi masalah pangan.
Ribuan pulau di Indonesia masih menggantungkan kebutuhan pangannya melalui distribusi yang sewaktu-waktu berpotensi mengalami gangguan, baik karena cuaca alam maupun faktor lain.‎ Perlu ada intervensi dari pemerintah kepada TNI/Polri untuk membantu ‎pengamanan distribusi pangan agar tidak mengalami gangguan.
Oleh karena itu pula untuk menuju kedaulatan pangan masih sangat jauh. Dibutuhkan kerja sama semua pihak, dan kerja keras ini tidak mungkin hanya dilakukan pemerintah.
Output yang diharapkan dari Seminar Nasional yang juga didukung oleh PATPI dan IKAL PPSA XVII ini adalah; Kejelasan terhadap publik roadmap yang dibangun oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan nasional; Kejelasan strategi dan implementasi kebijakan kedaulatan pangan oleh seluruh pemangku kepentingan, dan; Rekomendasi yang positif dan konstruktif kepada seluruh pemangku kepentingan untuk penyediaan pangan nasional yang berdaulat.

Demikian Press Release ini dikeluarkan untuk dipublikasikan segera.
Dikeluarkan : di Jakarta, 18 Maret 2013
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi :
Santi – Kasubdit Humas USAHID
Phone : +62 21 83700510
Mobilephone : 081284346766
Email : humas.usahid@gmail.com