Perlu Mitigasi Bencana Covid-19 secara Holistik

Sejak  munculnya  2 orang yang resmi  positif  terpapar Covid-19  di Depok,  maka  dalam waktu yang tidak terlalu lama  kurang dari 1 minggu  naik menjadi 27 dan terus naik jumlahnya  dengan sangat cepat, tidak lagi menurut deret hitung dan deret ukur tetapi kenaikan yang  exponensial.  Pada saat yang sama  berita  tentang  Covid-19  menyebar  bagaikan air bah   yang luar biasa melalui media sosial, khususnya WA.  Orang tidak lagi mengetahui mana berita yang benar mana yang hoaks,  yang menarik masyarakat justru lebih mempercayai berita dari medsos dari pada informasi resmi pemerintah  melalui TV  yang munculnya  mungkin hanya setiap 3-5 jam sekali.  Itupun  hanya  stasiun TV tertentu  yang memberitakan, dengan jam tayang yang terbatas.

Celakanya, sebagian besar masyarakat masih lemah dalam  literasi media.  Sehingga    ketika ada berita  dari WA (Whatsapp) tentang Covid-19 tanpa  mengecek kebenarannya  dengan semangat men”share”  ke beberapa grup atau  ke beberapa orang.  Tentu saja dampak penyebaran berita yang  sangat  masif ini  justru membuat masyarakat semakin panik, karena sebagian besar berita belun jelas kebenarannya atau bahkan hoaks.  Yang lebih  memprihatinkan dalam suasana seperti ini ada saja orang-orang yang tak bertanggungjawab memanfaatkan  situasi, baik untuk kepentingan ekonomi maupun hanya sekedar iseng sengaja membuat masyarakat agar menjadi panik dan gaduh.  Kepanikan itu  terlihat ketika pemerintah menghimbau untuk tidak panik dan  memborong bahan pokok, tetap saja masyarakat antre di supemarket atau tempat lainnya untuk membeli beras, gula, minyak, telor dan lainnya untuk ditimbun di rumah, karena takut  kehabisan.

Kita patut apresiasi kepada pemerintah yang telah menangani Covid-19 ini dan mengumumkannya melalui media TV. Tetapi  kita masih melihat  sistem komunikasi  yang  agak kacau, masih ada ketidak sinkronan antara satu pejabat dengan lainnya.  Antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya terkait mitigasi Covid-19 melalui   lockdown  dan  karantina parsial terbatas. Bahkan disaat pemerintah sedang merumuskan langkah yang tepat untuk memutuskan penyebaran Covid-19, ada sejumlah pejabat salah satu kabupaten di Jawa Barat kabarnya justru  liburan ke Eropa.

Jika benar kelompok usia lanjut  dan penderita  penyakit kronis tertentu yang paling rentan dan potensial tertular  Covid-19; maka  benar apa yang dikatakan sebagian ahli   saat ini baru permulaan; dan sangat mungkin  akan terjadi penyebaran yang sangat luas dengan jumlah yang sangat besar, karena penderita penyakit kronis seperti  TBC, diabetes, jantung, perokok  dan usia lanjut  di Indonesia jumlahnya sangat besar.  Bila ini benar-benar terjadi apakah kita sudah siap, lantas mitigasi seperti apa  yang harus sudah dirancang mulai saat ini agar  tidak menimbulkan korban  yang besar ?, tentu kita berharap itu tidak terjadi.    Apakah  mitigasi   yang telah dilakukan pemerintah saat ini melalui protokol penanggulangan dengan melakukan   isolasi  baik terhadap orang yang dicurigai terpapar maupun orang yang benar-benar terpapar sudah cukup ?.  Antisipasi dan simulasi  harus segera dilakukan.  Merubah hotel  atau wisma atlit menjadi tempat penampungan pasien adalah langkah yang tepat, tetapi   perlu juga  di kalkulasi sarana dan alat yang diperlukan khususnya ventilator, serta berapa tenaga medis yang harus disediakan. Layanan terhadap pasien corona pasti beda dengan melayani tamu hotel.  Oleh karena itu perlu standar kompetensi tertentu, sehingga penanganan  secara medis memenuhi protokol standar.  Bagaimana menyiapkan tenaga medisnya, dan  dari mana tenaga medis itu di dapatkan.  Tenaga medis  yang saat ini ada di beberapa rumah sakit pun perlu mendapatkan pelatihan khusus, dan dorongan serta dukungan semangat yang kuat. Karena menghadapi pasien corona dengan seragam dan peralatan khusus bisa menimbulkan tekanan jiwa, jika tidak memiliki semangat yang kuat justru tenaga medis yang akan sakit. Terakhir, bagaimana layanan medis dan administrasinya.   Tanpa kalkulasi yang matang  dan perencanaan yang matang  Covid-19  sulit dibendung, dan akan  menjadi bencana  yang sangat dahsyat yang akan  berdampak    luas,    tidak hanya terkait mortalitas, tetapi   juga  pada ekonomi,  sosial dan pembangunan, serta kesinambungan generasi mendatang.

Kebijakan  pemerintah membentuk   satgas penanggulangan Covid-19 nasional, yang diketuai oleh  Kepala BNPB sudah tepat;  oleh karena itu   BNPB perlu segara merancang mitigasi secara  cepat dan tepat termasuk antisipasi kedepan.   Problemnya adalah apakah mitigasi  yang dilakukan oleh pemerintah dipahami oleh masyarakat umum ?.  Nampaknya  masih banyak  masyarakat  yang   belum paham.   Kebijakan pemerintah melalui kerja di rumah selama 14 hari  masih banyak yang tidak mengetahui.   Mengapa perlu libur dan kerja di rumah selama  14 hari ?.  Masyarakat tidak masuk kerja tetapi justru berkumpul di mall, restoran atau tempat wisata.   Padahal kerja dirumah 14 hari dimaksudkan untuk  memutus penyebaran Covid-19 yang memerlukan masa inkubasi 14 hari.   Tetapi kebijakan ini menjadi tidak efektif karena sebagian orang  hanya merubah tempat berkumpulnya yang semula di kantor  berubah ke restoran, mall atau tempat wisata, bahkan berjalan-jalan ke luar negeri.  Demikian juga  libur sekolah dari SD sampai perguruan tinggi selama 2 minggu juga tidak akan efektif  untuk memotong  penyebaran Covid-19 jika tidak diikuti oleh seluruh civitas akademika : dosen/guru, mahasiswa/siswa dan karyawan/tenaga kependidikan.

Pertanyaan mendasar yang harus kita jawab adalah sampai kapan kondisi  darurat ini  terjadi.  Tidak ada yang bisa menjawab, hanya Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang tau.  Tetapi  kita bisa berikhtiar  yang rasional yang mendasarkan pada fakta-fakta empiris, untuk dapat segera menghentikan  penyebaran covid 19, tentu saja disertai dengan  doa; agar  Allah, Tuhan yang maha kuasa agar bangsa ini diselamatkan dari  bencana  yang sangat dahsyat ini.

 

Salah satu ikhtiar untuk  menghentikan penyebaran  Covid-19 ini adalah melalui  mitigassi secara holistik.  Mengapa holistik, karena  Covid-19 sangat kompleks  dan dinamik.  Tidak bisa  ditangani  secara sektoral atau mengandalkan pemerintah saja, tetapi harus secara bersama-sama dengan berbagai dukungan lintas ilmu dan profesi untuk secara terpadu menghentikan penyebarannya.  Tidak hanya dari sisi teknis yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah, namun juga secara non teknis dengan melibatkan seluruh komponen bangsa : A-B-G+C+P ; yaitu Akademisi-Businessman-Government + Community  + Pers/media.

Akademisi/peneliti  harus terlibat dan dilibatkan, melalui riset-riset “problem solving”,  kita punya perguruan tinggi  yang hebat-hebat : ITB, UI, IPB, UGM, ITS, UNAIR dan lainnya;  ada juga kelompok profesional IDI, Ikatan Apoteker Indonesia,  juga ada LIPI, BPPT  yang seharusnya  segera membentuk task force untuk melakukan riset bersama  menemukan obat anti Covid-19  dalam waktu yang tidak terlalu lama.  Businessman/Pelaku usaha  harus dilibatkan untuk mendukung mitigasi melalui program CSR atau Program Bina Lingkungan.  Pengusaha obat dan makanan harus ikut  terlibat dengan  mengembangkan obat atau makanan sehat dan murah  untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan  masyarakat.  Ketika wabah Covid-19 muncul di Wuhan kelompok pengusaha tampil   untuk membantu menanganya.  Mudah-mudahan  di Indonesia  kelompok pengusaha ini segara ambil bagian untuk membantu masyarakat yang sangat membutuhkan.

Government, sebagai  pengambil kebijakan harus merancang  mitigasi yang tepat, terencana,  terarah, terukur dan tersistem. Tidak hanya  dari aspek teknis seperti  perawatan dan isolasi  pasien di rumah sakit,  pembukaaan hotel menjadi tempat penampungan pasien,  pengembangan protokol pengendalian tetapi juga aspek non teknis seperti melakukan training singkat bagi para tenaga medis,  menyiapkan trauma center bagi para pasen yang telah sembuh, mengembangkan kebijakan afirmatif terhadap para pasien Covid-19, terutama yang terkait dengan pembiayaannya.

Community/masyarakat  harus dilibatkan, kelompok-kelompok  masyarakat (kelompok agama, profesional, pemuda, dan kelompok sosial) perlu  terlibat dalam mitigasi bencana Covid-19.  Para politisi yang ketika mau Pilkada spanduknya berjejer di pinggir jalan, kini  saatnya untuk bergandengan tangan memberikan bantuan baik melalui sosialisasi via spanduk atau lainnya.  Pers/media menjadi ujung tombak dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat, harus terlibat melalui edukasi  dan sosialisasi secara masif, agar masyarakat memiliki risk awareness, kesadaran akan risiko bencana, sehingga mematuhi protokol pencegahan bencana  yang ditetapkan oleh pemerintah.

Mencermati  aliran informasi begitu deras melalui medsos saat ini,  maka  perlu dibentuk  pusat informasi digital Covid-19 (digital information center of Covid-19), dengan melibatkan ahli IT, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku bisnis  dan sudah barang tentu pemerintah sebagai penangungjawabnya khususnya kementerian informatika  dan kementerian dalam negeri yang memiliki jenjang komando sampai tingkat kelurahan.   Pusat inilah yang  bertanggungjawab menyebar luaskan informasi  tentang Covid-19 secara sah dan legal.  Selain informasi yang dikeluarkan dari pusat ini tidak legal meskipun  mungkin benar.   Informasi harus setiap jam bahkan secara riel time  di update melalui jaringan medsos,  sehingga masyarakat mengetahui perkembangan  terkini, dan tindakan apa yang harus di lakukan dalam mitigasi bencana covid 19 secara tepat dan cepat. Agar informasi  yang disebarkan valid dan up to date kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat atau lainnya  serta aparat kelurahan yang dilapangan  dapat menyampaikan  informasi  ke pusat untuk   divalidasi.  Sehingga informasi yang disampaikan valid yang disertai data-data  pendukungnya. Langkah ini akan memudahkan  edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, karena sebagian besar masyarakat indonesia telah memiliki ponsel/HP  dan telah terdaftar.  Penyebaran informasi digital ini akan dapat menjangkau seluruh pelosok  tanah air, dalam waktu yang sangat singkat dengan tingkat tingkat validitas informasi yang tinggi.  Dengan demikian  masyarakat dapat menerima  informasi tentang Covid-19 termasuk  mitigasinya   secara cepat dan  benar.  Langkah ini juga untuk menghindari hoaks yang berseliweran yang justru membuat masyarakat panik.

Terkait dengan   Covid-19, ada 3 tahapan mitigasi yang perlu dilakukan  :  (1)  sebelum terinfeksi (terpapar), (2) saat terpapar (positive) dan (3) pasca terkena Covid-19 bagi yang sembuh. Sebelum terpapar (pre paredness)  adalah tahap pencegahan  kepada masyarakat yang belum terkena.  Perlu edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara online untuk membangun public risk awareness dan sekaligus sebagai early warning disaster  melalui Pusat Informasi Digital Covid 19,  agar masyarakat sadar  risiko bencana Covid-19.  Bagi kelompok masyarakat yang sedang terpapar covid 19 penanganannya melalui emergency  response  dengan merawat dan mengisolasi  sesuai dengan protokol standar; sementara bagi masyarakat yang telah tersembuhkan  perlu dilakukan  pemulihan psikis melalui trauma center. Melalui mitigasi secara holistik ini,  insyaallah  Indonesia akan dapat segera pulih dari bencana Covid-19, semoga saja !.