Facebook-f Twitter Google-plus-g Instagram Youtube
  1. Home
  2. Dr. Wahyu Nugroho, SHI, MH
Profil Singkat
Pendidikan
Karir
Pengalaman Organisasi
Sertifikasi Kompetensi
Publikasi
Penghargaan
Karya Buku

Dr. Wahyu Nugroho, SHI, MH

Profil Singkat

Wakil Ketua Program Studi Ilmu Hukum Usahid, tahun 2024. 

Pendidikan

  1. SDN Jetis I Blora, Lulus Tahun 1998
  2. SLTPN 5 Blora, Lulus Tahun 2001 
  3. MA Al-Muayyad Surakarta, Lulus Tahun 2004
  4. S1 Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang (terbaik berprestasi)  Lulus Tahun 2009
  5. S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Lulus Tahun 2011
  6. S3 Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Cumlaude), Lulus Tahun 2019

Karir

  1. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Periode 2013- 2017 
  2. Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Periode 2017-2021
  3. Ketua Pusat Studi Antikorupsi & Pelayanan Publik-PUSTAKO PUBLIK, Periode 2021-sekarang 
  4. Ketua Panitia Pendirian Magister Ilmu Hukum Universitas Sahid Jakarta, Tahun 2023
  5. Wakil Ketua Program Studi Ilmu Hukum Usahid, tahun 2024. 

Pengalaman Organisasi

  1. Tenaga Ahli dalam Tim Pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur) program Kewajiban Pelayanan Universal / Universal Service Obligation (KPU/USO) Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) Telekomunikasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2012.
  2. Tenaga Ahli Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tahun 2014-2015. 
  3. Tenaga Pendukung Substansi Bidang Reformasi Regulasi BAPPENAS tahun 2018. 
  4. Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Perda DKI Jakarta tentang Tata Ruang dan Raperda Ruang Terbuka Hijau, Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta tahun 2018. 
  5. Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Perda DKI Jakarta tentang Pengelolaan Sampah, Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta tahun 2019. 
  6. Tenaga Ahli Penyusunan Raperda BUMD Dharma Jaya DKI Jakarta tahun 2018-2019.
  7. Tenaga Ahli Bidang Hukum Lingkungan & Kehutanan Saberpungli Kemenkopolhukam Tahun 2019. 
  8. Tim Ahli bidang hukum lingkungan Pansus Kawasan Berikat Nusantara (KBN), DPRD DKI Jakarta, tahun 2020.
  9. Tenaga Ahli Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tahun 2020-2024. 
  10. Tenaga Ahli Penyusunan Regulasi Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara terkait Penyelenggaraan Perumahan Dengan Hunian Berimbang di Kawasan Ibu Kota Nusantara, tahun 2023-2024. 

Sertifikasi Kompetensi

N.A

Publikasi

  1. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Kawasan Industri Berbasis Sustainable Development (Suatu Pendekatan Socio-Legal di Kota Semarang), Jurnal Supremasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, 2012.
  2. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Kantor Pusat Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, Jurnal Kewirausahaan Universitas Sahid Jakarta, 2012.
  3. Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian  Dengan Pemberatan (Kajian Terhadap Putusan No. 590/Pid.B/2007/PN.Smg. dan Putusan No. 1055/Pid.B/2007/PN.Smg. di Pengadilan Negeri Semarang), Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial RI, 2012.
  4. Perlindungan Anak dan Hak-Hak Konstitusional, Opini Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010, Pengujian terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Majalah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, 2012.
  5. Komitmen (Political Will) Menegakkan HAM dalam Konstitusi dan Hasil Ratifikasi, Opini di Majalah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, 2013.
  6. Konsistensi Pemerintah Indonesia dalam Political Will Pasca Keikutsertaan Ratifikasi Perjanjian Internasional di Bidang HAM, Hasil Penelitian dosen pemula DIKTI, (Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Vol. XXVIII, No. 2, Desember tahun 2012.
  7. Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 11 Nomor 5, Maret 2014.
  8. Membumikan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Sektor Bisnis Kepariwisataan, (Paper pada Buku Proceeding ‘Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan’ Usahid Jakarta, 5 Maret 2013).   
  9. Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Jurnal Legislasi Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum HAM RI, Vol. 10 No. 3 September 2013.
  10. Rule Breaking dan Integritas Penegak Hukum Progresif dalam Pemberantasan Korupsi Pejabat Daerah (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011), Jurnal Yudisial Komisi Yudisial RI Vol. 7 No. 1 April 2014. 
  11. Urgensi Ratifikasi Polusi Asap Lintas Batas, Opini Media Kampus, Vol. I, No. 6 Agustus 2013. 
  12. Fungsi “Penyeimbang” Komisi Yudisial dalam Amandemen Konstitusi, Opini media kampus, Edisi X, No. 10 Januari 2014.
  13. Artikel, Menuju Keadilan Substantif, http://www.islamcendekia.com/2014/01/menuju-keadilan-substantif.html#.UyaGHqI25H0
  14. Artikel, Opini Konstitusi Sterilisasi Politik Dalam Rekruitmen Calon Hakim Agung, Majalah Konstitusi No. 84 Februari 2014.
  15. Konsistensi Pemerintah Daerah atas Penerapan Desentralisasi Bidang Lingkungan Hidup dalam Perundang-undangan Lingkungan Hidup Berbasis Hukum Progresif, Jurnal Legislasi Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum HAM RI, Vol. 12 No. 5 Juli 2014.
  16. Konsistensi Negara Atas Doktrin Welfare State Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Oleh Masyarakat Adat, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol. 1 Issue 2 Desember 2014.
  17. Kontribusi Pendidikan Tinggi Hukum terhadap Aspek Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat Tradisional, Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum HAM RI, Vol. 11 No. 4 Desember 2014.
  18. Reorientasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Vol. 12 No. 2 Juni 2015.
  19. Pembaharuan Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas  Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dalam Mosaik Ketatanegaraan Indonesia, Buku Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, diterbitkan oleh Pusat Kajian Konstitusi & Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
  20. Kejahatan Lingkungan dan Re Fungsi Pengawasan DPD RI, Koran Inti Media, Edisi 50/ Tahun III/ 26 Oktober – 2 Nopember 2015.
  21. Reposisi Fungsi Legislasi DPD RI dalam Mengawal Otonomi Daerah, Opini Konstitusi, Majalah Konstitusi diterbitkan Mahkamah Konstitusi Nomor 107 Januari 2016.
  22. Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 13 Nomor 3 tahun 2016.
  23. Hukum Diantara Teks dan Konteks: Dinamika Perjalanan Pemerintahan Daerah atas Penaatan Instrumen Perizinan Lingkungan Hidup, Buku Proceedings National & International Seminar Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) ke-6, Jakarta: Penerbit Epistema Institute, 2016.
  24. Quo Vadis Negara Hukum Indonesia? Telaah Kritis atas Benang Kusut Penegakan Hukum yang Tersandera Kekuasaan, Buku Proceedings, 2nd National Conference of Post Graduate Student of Law 2017 (NCoPSLaw-2017), Penerbit Pascasarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
  25. Pembaruan Teori Hukum Pembangunan Ke Dalam Penyusunan Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Reformasi, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, oleh Perkumpulan Pembina hukum lingkungan, P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X, Volume 1, Nomor 2, April 2017, DOI: 10.24970/jbhl.v1n2.15.
  26. Integritas Penyelenggara Pemilu dan Prospek Penegakan Kode Etik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Jurnal Etika & Pemilu, Volume 3 Nomor 3, September 2017.
  27. Politik Pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Daerah RI dalam Mengawal Urusan Pemerintah Daerah, Wahana Jurnal Ilmu Hukum Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal, Volume II No. 1, Juni 2017.
  28. Judge Optics on Environmental Dispute Objects, Expiration, and Community Participation Principles in the Issuance of Environmental Document Processing on the Case of Kendeng, Jurnal Cita Hukum Vol. 5 No. 2 December 2017, E-ISSN: 22502-230X, Terakreditasi Sinta 2 dan terindeks Web of Science (WoS). http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/7093
  29. Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Volume 15, Nomor 4 Desember tahun 2018, DOI: http://doi.org/10.31078/jk1547, E-ISSN: 2548-1657, Terakreditasi DIKTI (Sinta 2).
  30. Perampasan Hak Atas Tanah, Sebuah Krisis Kemanusiaan dan Ekologi, Media Bakaba, tanggal 4 November 2019, URL:  https://bakaba.co/perampasan-hak-atas-tanah-sebuah-krisis-kemanusiaan-dan-ekolog/
  31. Nasib Pemda Terkait Omnibus Law, Media Bakaba, tanggal 18 Januari 2020, URL: https://bakaba.co/nasib-pemda-terkait-omnibus-law/
  32. Bencana Lingkungan & Urgensi Omnibus Law Lingkungan Media Hukum Online, tanggal 15 Januari 2020, URL:  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1edc4e585a1/bencana-lingkungan-urgensi-omnibus-law-lingkungan-oleh-wahyu-nugroho/
  33. Pemulihan Untuk Bumi, Media Legal Era Indonesia, tanggal 20 Mei 2020, URL: https://legaleraindonesia.com/pemulihan-untuk-bumi/
  34. Interactions Between Legal Systems In The Judicial Process Of Kendeng Case (A Critical Analysis Of Access To Justice), Diponegoro Law Review, vol. 3, no. 1, pp. 15-27, Apr. 2018. https://doi.org/10.14710/dilrev.3.1.2018.15-27, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19835
  35. Forest Management and Environmental Law Enforcement Policy Against Illegal Logging in Indonesia, International Journal of Management (IJM), Volume 10, Issue 6, November – December 2019, Jurnal Internasional Bereputasi (Author 1, terindeks scopus). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3553647
  36. Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 48, No 4 (2019), https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21672, DOI: 10.14710/mmh.48.4.2019.402-410, Terakreditasi Sinta 2. 
  37. The Wisdom of Indigenous People on Eco-Based Management for Forestry and Mining in Indonesia, International Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 13, Issue 3, 2020, Jurnal Internasional Bereputasi (Author 1, terindeks scopus, Q2). https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_3/13331_Nugroho_2020_E_R.pdf
  38. Legal Management of Investment Licensing in Indonesia, International Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 13, Issue 4, 2020, Jurnal Internasional Bereputasi (Author 3, terindeks scopus, Q2). https://www.ijicc.net/index.php/volume-13-2020/187-vol-13-iss-4
  39. Law Enforcement and Fulfillment of the Right to a Healthy Environment Related to Forest Burning During the Covid-19 Pandemic in Indonesia, Journal of Politics and Law, Vol. 13 No. 4, 2020, Jurnal Internasional Bereputasi (Author 1, terindeks Web of Science/WoS). http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jpl/article/view/0/43892
  40. Atribusi DPD RI, Pengawal Otonomi Daerah, Artikel Kolom Opini Konstitusi Majalah Konstitusi, No. 177 November 2021, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Publikasi&id=2&pages=1, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_205_1.%20Edisi%20November%202021%20-digabungkan.pdf.
  41. Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba, No. 3 Vol. 27 Issue 2, September 2020, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Faculty of Law Universitas Islam Indonesia (Penulis Tunggal, Terakreditasi Dikti Sinta 2).   https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/16577
  42. Environmental Settings in the Indonesian Constitution Perspective, PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol. 17 No. 7 Oktober 2020, Jurnal Internasional Bereputasi (Author 2, terindeks scopus Q3). https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/6468
  43. Relationship Between Environmental Management Policy and The Local Wisdom of Indigenous Peoples in the Handling of COVID-19 in Indonesia, Oñati Socio-Legal Series (OSLS), ISSN:2079-5971 http://opo.iisj.net/, Oñati International Institute for the Sociology of Law – Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati Antigua Universidad s/n – Apdo. 28 – 20560 Oñati – Gipuzkoa – Spain, Volume 11, Issue 3 (2021), 860–882, Doi Link: HTTPS://DOI.ORG/10.35295/OSLS.IISL/0000-0000-0000-1193, (Main Author, Terindeks Scopus & Web of Science).
  44. Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis), Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 51 No. 3 (2021): 637-658, http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3127 , (Penulis 1 Terakreditasi DIKTI Sinta 2).
  45. Dampak Kebijakan MBKM Pada Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Fakultas Hukum Usahid Jakarta,  MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya, Vol. 7 No. 2, p. 222-244, Desember 2021, (Penulis Korespondensi), https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/235, http://dx.doi.org/10.52947/morality.v7i2.235
  46. Opini Lepas harian semarang: https://hariansemarang.id/2022/01/22/valuasi-lingkungan-hidup-dalam-pemindahan-ibu-kota-negara/, “Valuasi Lingkungan Hidup dalam Pemindahan Ibu Kota Negara”, pada tanggal 22 Januari 2022
  47. Reorienting the Principle of Sustainable Development in Investing Policy Utilizing Natural Resources and Energy in Indonesia, Indonesian Journal of Energy (IJE), 5 (1), 15–24. Februari 2022. https://ije-pyc.org/index.php/IJE/article/view/119, (Penulis Utama)
  48. Sadino & Wahyu Nugroho, Carbon Tax and Prospects for Conserving Environmental Functions in Indonesia, Journal of Ecology and Natural Resources, Vol. 6, Issue 3, 2022,  1-14, https://medwinpublishers.com/JENR/carbon-tax-and-prospects-for-conserving-environmental-functions-in-indonesia.pdf   
  49. Wahyu Nugroho, Liza Marina, Dessy Sunarsi, Authority of Revocation of Mining Business Permits in the Perspective of Administrative Law Towards Good and Environmentally Friendly Mining Governance, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5. No. 1, 2022, 57-71, https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/view/14794  
  50. Wahyu Nugroho, Law Enforcement for Culinary Business Actors for Violations in Obligations in Implementing Education and Protocol of Covid-19 Prevention in Jakarta, Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 8. No.2,  https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/58641, https://doi.org/10.15294/ulj.v8i2.58641
  51. Abdul Ropik Fauzi, Wahyu Nugroho, Fahririn, Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Pembuangan Limbah Kulit, Journal Iuris Scientia, Vol. 1 No. 2, 2023, http://journal.merassa.id/index.php/JIS/article/view/25
  52. Sulistyowati, Wahyu Nugroho, Umar Ma’ruf, The Problem of Legal Protection for Human Rights Activists, Sociological Jurisprudence Journal, Vol. 6 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, (sinta 3), https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/sjj/article/view/5752. 
  53. Wahyu Nugroho, Erwin Syahruddin, & Fahririn, Law Enforcement of Spatial Planning Violations to Support Investment Balance and Environmental Sustainability in the Special Capital Region of Jakarta, Pandecta Research Law Journal (sinta 2), FH UNNES, Vol. 19 No. 1, 2024, https://journal.unnes.ac.id/journals/pandecta/article/view/647
  54. Ashyfa Prasasti, Wahyu Nugroho, and Fahririn, The Implementation of Legal Protection for Migrant Workers in Indonesia, Veteran Law Review (sinta 4),  https://ejournal.upnvj.ac.id/Velrev/article/view/9161/3271

Penghargaan

  1. Wisudawan Terbaik Berprestasi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Periode Januari Angkatan 2009.
  2. Peraih Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan Nasional Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun Anggaran 2009.
  3. Peraih Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) Ristekdikti-LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Tahun Angkatan 2016.
  4. Wisudawan dengan Predikat CUMLAUDE (Dengan Pujian), pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, tahun 2019.
  5. Penghargaan Satya Lencana 10 Tahun Pengabdian di Universitas Sahid Jakarta, tahun 2022
  6. Penghargaan atas Dedikasinya sebagai Ahli untuk Mempertahankan Aset BP TWP AD dalam Perkara Perdata Nomor 298/Pdt.G/2022/Pn.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung, tahun 2023

Karya Buku

  1. Book Chapter: “Masyarakat Adat adalah hukum yang hidup (living law) dalam perspektif Soepomo”, dalam Soepomo, Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, Biografi Intelektual, Pemikiran Hukum Adat dan Konstitusionalisme, Penerbit Pusat Studi Tokoh Pemikiran Hukum (Pustokum) bekerjasama dengan Thafa Media, Yogyakarta, 2015.
  2. Buku: Aspek Sosiologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Lingkungan, Yogyakarta: Penerbit Genta Press, 2016.
  3. Book Chapter: “Ancaman Omnibus Law di Sektor Agraria dan Lingkungan Hidup: Kesejahteraan untuk Siapa?”, dalam Omnibus Law, Diskursus Pengadopsiannya ke Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional, Ed. 1, Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2020. 
  4. Book Chapter: “Bumi & Manusia sebagai Participerend Cosmich Ditengah Pandemik Covid-19: Tinjauan Hukum Lingkungan Adat”, dalam Segi Hukum terhadap Implikasi Covid-19 di Indonesia, Cet. I, diterbitkan oleh Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) Bekerjasama dengan KENCANA, Oktober 2020.   
  5. Buku Ajar: Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, Maret 2022.
  6. Buku: Keadilan Ekologis Pertambangan: Interaksi Negara dan Masyarakat Hukum Adat, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, Desember 2022.
  7. Book Chapter Perkembangan Hak Asasi Manusia Kontemporer: Sebuah Tinjauan Konseptual dan Empiris, dalam Hukum Tata Negara, Penerbit CV Haura Utama, Cet. I Oktober 2023
Tentang
N.A

Universitas Sahid Jakarta

Kampus Pascasarjana

  • Sahid Sudirman Residence, Lt. 5 | Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220.
  • (021) 29022721 / 724 ext.105/110
  • (021) 29022744
  • pascasarjana@usahid.ac.id
  • 0811932635 (whatsapp)
  • Sahid Sudirman Residence, Lantai 5 Office, Jalan Jendral Sudirman No. 86, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Adm Jakarta Pusat, Prop DKI Jakarta 10220.
  • 021-2902 2724 ext 110
  • pascasarjana@usahid.ac.id
  • 0811932635 (whatsapp)

Quick Links

Explore

Lembaga & Pusat

Find & Follow Us

Universitas Sahid

Kampus Pascasarjana

Copyright © 2025 – Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya
Scroll to Top